Sejarah LPSE Jawa Barat, tugas pokok dan fungsinya
Apakah Anda pernah menggunakan LPSE Jawa Barat? Seperti layanan serupa lainnya di provinsi ini, lembaga ini melayani manajemen teknologi dan informasi. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemberian kontrak untuk barang dan jasa dengan cara elektronik.
LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan petugas pengadaan di lembaga daninstansi daerah yang tidak memiliki LPSE secara elektronik. Selain memudahkan para pejabat tersebut, juga berfungsi untuk mengatur pemasok barang dan eksisdi daerah setempat.
Historie LPSE Jawa Barat
Pendirian lembaga itu berada di balik beberapa peristiwa penting. Ingin mencari tahu? Betul, pada tahun 2009, pemerintah provinsi Jawa Barat rupanya memutuskan untuk melakukan revisi atau perubahan SOTK atau struktur organisasi pemerintahan di provinsi Jawa Barat.
Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembentukan departemen baru. Inilah LPSE Jawa Barat. Unit pembelian baru sebenarnya adalah kombinasi dari departemen layanan pembelian dan LPSE. Padahal, keputusan ini diambil sesuai dengan pengarahan Korsupgah dan Deputi Bidang Pencegahan KPK.
Pada saat itu, juga secara bilateral disepakati untuk mendirikan unit-unit tersebut. Terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memiliki unit LPSE dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pendirian LPSE dilignkungan setempat, lebih tepatnya, UU No. 112 Tahun 2018.
Biro ini sekarang berada di bawah naungan asisten ekonomi dan pembangunan. Departemen memiliki tugas penting dalam melakukan pencampuran pembelian barang dan jasa. Hal ini dilakukan melaluijasa koordinasi to. Dalam hal ini, unit baru akan memberikan layanan bersama kepada seluruh masyarakat di lingkungan Pemprov Jabar.
Unit ini juga memiliki beberapa mitra hebat yang melakukan pekerjaan mereka dengan lebih mudah. Mitra yang mendampinginya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH Pemprov Jabar.
Fitur LPSE Jawa Barat
Bagaimana dengan tugas unit? Unit ini memiliki tugas yang cukup banyak. Salah satu tugas yang akan dilaksanakan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi daerah. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan layanan administrasi untuk pemberian kontrak publik untuk barang dan jasa.
Administrasi barang dan jasa meliputi manajemen elektronik, advokasi atas nama provinsi, pelaksanaan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Decocentration juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Tak hanya itu, LPSE Jabar juga harus merumuskan kebijakan umum dan koordinasi administrasi.
Jika dijelaskan lebih lanjut, unit-unit di daerah ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
- Administrasi Kantor Perdagangan Jasa dan Barang
Dalam hal ini, LPSE bertanggung jawab untuk mengelola Kantor Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh karyawan sesuai dengan persyaratan pekerjaan mereka.
- Organisasi perumusan kebijakan umum
LPSE Provinsi Jawa Barat juga bertindak sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, kepemimpinan, pengawasan, perumusan kebijakan umum, pengendalian di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Evaluasi
Unit ini juga memiliki fungsi saat melakukan penilaian. Selain itu, laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan baik.
- Fitur tambahan
Selain ketiga fungsi di atas, unit juga bertugas menjalankan fungsi. Kinerja fungsi-fungsi yang tercantum di sini harus terdiri dari melakukan fungsi-fungsi lain sesuai dengan fungsi dan tugas utama mereka.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata dari pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah Jawa Barat sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas terintegrasi dengan baik. Dengan cara ini, tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas tugas akan berjalan lancar tanpa hambatan.
Dasar hukum pembentukan LPSE
Apa dasar berdirinya LPSE Provinsi Jawa Barat? Memang Unit Pengadaan Umum telah dibentuk dengan sebaik-baiknya sehingga segala tugas dan kewajiban dapat dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. LPSE di masing-masing pemprov juga memiliki dasar hukum tersendiri.
Dasar hukum tersebut kemudian dijadikan dasar pendiriannya. Ada yayasan yang memang menjadi dasar berdirinya lembaga terpenting tersebut. Beberapa di antaranya adalah:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Salah satu fondasi yang mendirikan lembaga ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia lebih lanjut. Dengan lembaga ini, semuanya dapat difasilitasi dengan cara elektronik. Dengan demikian, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilannya.
- Memperkuat peran perusahaan
Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya adalah agar masyarakat dapat berperan lebih besar dalam pembangunan. Tak hanya itu, media massa dalam hal ini juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam bidang pembangunan.
- Perkembangan media teknologi
Di dunia secanggih sekarang, ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan teknologi. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pelestarian suatu budaya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Penggunaan teknologi yang lebih optimal
Penggunaan teknologi harus dilakukan seoptimal mungkin. Jika Anda melakukan pekerjaan ini dengan teknologi canggih dan akurat, semuanya akan sangat mudah. Ini adalah salah satu dasar pendirian lembaga.
- Teknologi yang memungkinkan
Dalam hal ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat juga dimaksudkan agar penguatan teknologi lebih optimal. Jika teknologi diperkuat secara optimal, maka efisiensi hingga efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.
2 Jenis yang berhubungan dengan LPSE
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang berkaitan dengan lembaga-lembaga ini tercantum di bawah ini:
- Penyedia Layanan LPSE
Salah satu jenis LPSE adalah drive ini. Organisasi yang dimiliki oleh lembaga ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas bidang Layanan Pengguna. Ada juga ketua, jurusan verifikasi dan pendaftaran, di bidang sosialisasi dan pendidikan. Semuanya diatur sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik
- Penyedia LPSE
Tidak seperti penyedia layanan, suatu organisasi cukup banyak dalam pengaturannya. Ini karena ia memiliki alamat web sendiri. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database itu sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.
Misalnya, penyedia sistemmensosialisasikan pembelian barang dan jasa, melakukan pelatihan, mengevaluasi dan memverifikasi beberapa data. Data yang akan diverifikasi biasanya dimulai dari dokumen, SIUP, KTP, hingga izin sesuai bidang yang sesuai.
Administrasi server juga dilakukan oleh kedua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE benar-benar sangat diperlukan, karena pengadaan barang secara elektronik tentu saja akan memudahkan semuanya. Tidak hanya itu, tetapi juga akan lebih transparan.
Pelaksanaan pekerjaan akan lebih mudah, lebih bertanggung jawab dan lebih mudah untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan belanja negara. Semua dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.